PUBLIKINFO.ID,SAROLANGUN – Ratusan buruh harian lepas dan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM), yang bekerja di Pabrik Mini Berondolan PT Samudra Mahkota Mas (SMM), menggelar aksi damai di Kantor Bupati Sarolangun, Selasa (26/05/2026) pagi.
Para buruh datang menggunakan puluhan kendaraan truk dan pick up. Tidak hanya pekerja, sejumlah keluarga mereka juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait penutupan sementara operasional pabrik tempat mereka bekerja.
Pantauan di lapangan, aksi yang mendapat pengawalan dari personel Polres Sarolangun tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Sebelum diterima pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun, massa aksi terlebih dahulu menyampaikan orasi, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah dan lantunan sholawat.
Ketua Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Desa Pelawan Jaya, Kahfi Bahar, mengatakan kedatangan mereka ke Kantor Bupati Sarolangun bertujuan meminta keadilan dan kebijaksanaan pemerintah daerah agar operasional PT SMM tidak ditutup permanen.
“Kedatangan kami hari ini meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati Sarolangun agar memberikan kebijaksanaan supaya operasional PT SMM tidak ditutup permanen, karena ini sangat berdampak terhadap ratusan buruh yang mencari nafkah di sana,” ujar Kahfi saat diwawancarai di sela aksi.
Menurutnya, sejak PT SMM mulai beroperasi, lapangan pekerjaan baru terbuka bagi masyarakat sekitar, khususnya warga Pelawan Jaya, Payo Lebar, dan Bukit Tigo.
“Selama ini banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan adanya pabrik ini, kami bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga,” katanya.
Kahfi juga mengungkapkan, sejak operasional pabrik dihentikan sementara, para pekerja kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Sekarang kami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, bahkan untuk membeli token listrik pun kami merasa berat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sarolangun, Muhammad Arief, mengatakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi bersama pihak terkait.
Dalam pertemuan bersama masyarakat, aparat desa, pihak perusahaan, serta unsur Forkopimda, Pemkab Sarolangun menegaskan dukungannya terhadap kegiatan investasi yang masuk ke daerah, termasuk keberadaan pabrik yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.
“Pemerintah Kabupaten sangat mendukung kegiatan investasi. Tidak ada niat menghambat investasi, justru kita berharap keberadaan pabrik ini membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Muhammad Arief.
Ia menjelaskan, terdapat empat desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, yakni Desa Pelawan Jaya, Bukit Tigo, Sungai Merah, dan Payo Lebar. Pemerintah berharap masyarakat desa sekitar dapat ikut merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.
Selain membuka lapangan pekerjaan, perusahaan juga diharapkan menjalankan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar.
“CSR itu kewajiban perusahaan. Minimal 3 persen dari keuntungan perusahaan harus kembali untuk masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Saat ini, tercatat sekitar 107 tenaga kerja bekerja di perusahaan tersebut dan sebagian besar berasal dari desa-desa sekitar. Kehadiran perusahaan dinilai telah membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa.
“Kalau masyarakat bekerja di sana, ada pendapatan yang beredar di desa. Dampaknya tentu terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Muhammad Arief juga meminta seluruh pihak, termasuk pekerja, keluarga pekerja, aparat desa, hingga masyarakat, untuk terus menjaga komunikasi dan saling memberikan pemahaman agar tidak terjadi konflik maupun kesalahpahaman.
“Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, terutama melalui keluarga, aparat desa, dan para pekerja sendiri, tentu akan lebih mudah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait perizinan perusahaan, Pemkab Sarolangun memastikan secara umum proses perizinan telah berjalan dan dinyatakan clear. Namun demikian, masih ada beberapa aspek teknis yang perlu diperbaiki sesuai masukan dari Dinas Lingkungan Hidup (LH).
“Perizinan sebenarnya sudah clear, hanya dalam pelaksanaannya ada beberapa hal teknis yang perlu diperbaiki. Karena itu pihak perusahaan juga sudah dipanggil dan diminta melakukan pembenahan,” jelasnya.
Pemerintah berharap persoalan yang sempat muncul dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas perusahaan kembali berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
penulis.riko wijaya kusuma.
Discussion about this post