PUBLIKINFO.ID,MERANGIN – Misteri lambannya penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang menerjang Desa Rantau Jering dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Lembah Masurai akhirnya terbongkar!
Di saat puluhan Kepala Keluarga (KK) harus berdarah-darah memulihkan permukiman secara mandiri, bertaruh nyawa meniti tebing curam demi menyambung saluran air bersih yang hancur, hingga memotong kayu longsoran menggunakan peralatan seadanya, pemerintah daerah justru terkesan main-main dengan urusan birokrasi.
Berdasarkan dokumen resmi hasil investigasi redaksi, terkuak fakta mengejutkan. Surat permohonan bantuan tim teknis untuk perhitungan anggaran biaya pascabencana yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin dibiarkan melayang tanpa tanda tangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Merangin, Muhamad Sahiri.
Bencana Bulan April, Rapat Baru Juni, Tanda Tangan ‘Ghaib’!
KETIDAKSERIUSAN pemerintah daerah dalam merespons penderitaan rakyat makin telanjang jika melihat kronologi penanggalan dokumen tersebut:
• 26 April 2026: Hujan deras memicu banjir bandang Sungai Batang Tembesi dan longsor besar yang melumpuhkan akses jalan serta meluluhlantakkan infrastruktur air bersih warga.
• 11 Juni 2026: BPBD Merangin baru menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Ruang Kerja Kalaksa BPBD. Butuh waktu hampir dua bulan hanya untuk duduk bersama menggelar rapat!
• 15 Juni 2026: Dokumen permohonan tim teknis ke Dinas PUPR memang telah diperiksa dan diparaf oleh dua pejabat BPBD.
• Hasil Akhir? Di atas nama terang MUHAMAD SAHIRI, kolom tanda tangan justru KOSONG MELAMPOI!
“Bagaimana bantuan perbaikan infrastruktur mau cair dan tim teknis mau turun ke lapangan kalau surat dinasnya saja cacat administrasi tanpa tanda tangan pimpinan?” celetuk Rhomadan, salah seorang warga yang dengan nada geram.
Warga Bertarung Nyawa, Pejabat Asyik ‘Lupa’ Tanda Tangan?
KONDISI ini berbanding terbalik 180 derajat dengan realita pahit di lapangan. Lima hari hingga berbulan-bulan pascabencana, warga terdampak di Rantau Jering dan sekitarnya terpaksa memulihkan kondisi secara swadaya tanpa sentuhan bantuan pemerintah daerah.
Demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup, warga terpaksa mengikatkan tali di pinggang, meniti lereng bukit terjal dengan jurang puluhan meter di bawahnya demi menyambung pipa yang pecah. Dinding rumah warga yang jebol dihantam banjir pun hanya bisa ditutupi terpal seadanya.
“Kalau tidak kami perbaiki sendiri, kami tidak punya air. Memang sangat berbahaya meniti tebing, tapi ini satu-satunya cara agar kebutuhan air tetap terpenuhi,” ungkap Rhomadan.
Rakyat bertaruh nyawa di tebing curam demi air minum, sementara di atas meja kerja yang nyaman, sebuah lembar kertas penentu nasib perbaikan infrastruktur warga justru dibiarkan tanpa tanda tangan.
Tak hanya Rantau Jering, pengabaian serupa juga dirasakan warga Desa Rantau Limau Kapas dan Pulau Bayur. Jembatan gantung yang sempat digembar-gemborkan akan segera diperbaiki, hingga kini tak kunjung tersentuh perbaikan.
“Dahulu dijanjikan mau langsung diperbaiki, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda petugas turun ke lapangan. Kami terasa dianaktirikan,” keluh warga setempat.
Penderitaan kian meluas ke Desa Muara Madras dan sekitarnya. Di sana, warga harus menelan pil pahit setelah hektaran sawah mereka hancur dihantam banjir dan ternak warga mati bergelimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin Muhamad Sahiri, ketika dikonfirmasi terkait alasan di balik belum ditandatanganinya surat krusial tersebut serta lambannya penanganan bencana yang menimpa masyarakat tiga Kecanatan di wilayah davil IV hingga kini belum mau memberikan tanggapan meski media ini telah melayangkan pesan singkat melalui aplikasi whatshaap. Selasa, (21 Juli 2026).(rbu)
Discussion about this post